Hanya beberapa menit saja setelah video “insiden”  Abdullah Saleh, Ketua Komisi I DPRA secara  “simbolik menggerek”  Bendera Bintang Bulan (B3) ke leher A. Hamis Zain, Sekretaris DPR Aceh, Senin, 4/5, diunggah ke media sosial, ratusan cuit  atau komentar bermunculan  di dunia maya mengomentari kejadian yang dikategorikan lawak tidak berkualitas tersebut. Rata-rata subtansi komentar di medsos  itu  mengecam dan bernada sinis. Inti dari semua respon publik  tersebut sederhana saja: Tidak sepantasnya peristiwa itu terjadi.

Ketidakpantasan itu paling tidak ditopang oleh tiga alasan.

Pertama,  almukabbir almudabbir Tgk.  Hasan Muhammad Ditiro sebagai penggagas, pendiri sekaligus ideolog utama GAM dengan kearifan beliau yang luar biasa  telah memilih jalan damai dan diplomatis dalam meraih cita-cita rakyat Aceh yang direpresentasikan melalui paket perjuangan  panjang dan berliku GAM.
Jalan damai dan diplomatis tersebut itulah kemudian melahirkan  output  UUPA yang salah satu subtansinya  terkait B3. Pilihan jalan damai yang diinisiasi  almarhum Tgk Hasan Muhammad Ditiro kita lihat selanjutnya diterjemah dengan baik  dan apik oleh sejumlah petinggi GAM pasca wafat  Tgk Hasan Muhammad Ditiro.
Kita sama-sama melihat betapa sabar, arif, cermat, hati-hati plus diplomatis pelanjut cita-cita perjuangan Tgk Hasan Muhammad Ditiro, seperti Wali Nanggoroe Tgk. Malik Mahmud Alhaytar, Gubernur Zaini Abdullah, juga Muallem ketika terus menerus  membangun komunikasi politik dengan sejumlah pihak pemangku kepentingan di Jakarta.

Sikap diplomatis dan penuh sabar pemimpin Aceh sekaligus loyalis Tgk Hasan Muhammad Ditiro itu bukanlah bermakna kalah atau mengalah. Tapi itulah konsekwensi  logis dari pilihan politik meninggalkan opsi perang dan memilih opsi  damai  melalui jalur diplomasi  dalam memperjuangkan berbagai paket kepentingan Aceh. Uleu beu mate ranteng bek patah.

Tentu ketika kita dengan sadar memilih jalur damai, maka disaat bersamaan berbagai langkah yang kita tempuh haruslah diplomatis dan tidak menjauh dari spirit damai itu sendiri. Sampai dunia kiamatpun , Aceh akan selalu kalah ketika  berhadapan dengan Jakarta bila dalam setiap negoisasi kita  memilih cara marah-marah.

Sikap diplomatis dan penuh sabar dalam memperjuangkan kepentingan Aceh yang diperlihatkan Wali Nanggroe, Gubernur Aceh dan Mualem serta sejumlah petinggi eks GAM lainnya seharusnya tertansfer dengan baik kepada semua pihak di Aceh, baik yang bertugas di eksekutif, legislatif maupun berbagai komponen sipil strategis lainnya di Aceh.

Saya yakin, andai spirit yang dipancarkaan tiga pemimpin Aceh itu terinternalisasi dengan baik kepada semua pihak, termasuk Tgk. Abdullah Saleh sebagai kader PA, maka insiden “marah-marah”  dekat tiang bendera DPRA itu tidak  perlu  terjadi.

Kedua,  saya sangat terkejut ketika seorang kawan yang berprofesi sebagai wartawan di Jakarta  mengirim video  insiden tersebut melalui line  dan whatsApp. Karena saya kenal betul dengan profil Tgk. Abdullah Saleh --- sekalipun beliau tidak kenal saya. Di banyak kesempatan profil Tgk Abdullah Saleh menjadi perhatian saya, baik ketika saya sebagai aktifis pemuda  maupun ketika bertugas sebagai public relations di Pemerintah Aceh beberapa waktu yang lalu.

Tgk Abdullah Saleh adalah politisi berbakat dan penuh talenta dari Pantai Barat Aceh. Beliau  politisi bersahaja, mampu mengendalkikan diri dalam situasi genting, sangat sabar serta memiliki basis argument yang hebat saat berdiskusi. Tidak banyak politisi Aceh yang kapabel seperti beliau. Karenannya pantas saja beliau pernah jadi Sekretaris DPW PPP Aceh dan menjadi anggota DPRA mewakili partai berlaambang Ka’bah itu.  Selanjutnya, saat ini adalah periode kedua beliau menjadi anggota DPRA mewakili Partai Aceh.
Sebagai politisi senior yang kenyang  asam garam perpolitikan Aceh, baik masa damai maupun konflik,  atraksi Tgk Abdullah Saleh yang saya saksikan di tayangan video  itu membuat saya tersentak, terlihat posisi Tgk Abdullah Saleh  seperti  “terjebak”  dan tidak mampu mengelak ketika  pimpinan sebuah LSM menyerahkan B3 dan meminta agar segera dinaikkan di halaman gedung DPR. Sebagai politisi senior selayaknya Tgk Abdullah Saleh mampu melayani setiap “desakan” seperti itu dengan penuh professional dan kelihaian insting seorang politisi. Tapi sepertinya tokoh Beutong Ateuh ini tidak berdaya dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya  dilakukan politisi lihai di saat seperti itu.

Banyak pihak  yang memberikan masukan di media sosial, seharusnya yang dilakukan  Tgk. Abdullah Saleh dan pendukung B3 lainnya  bukanlah bersitegang dan bersikap kasar di ruang publik, tapi mengambil sejumlah langkah cerdas dan taktis dalam rangka mengakhiri kebekuan komunikasi soal Bendera Aceh dengan Jakarta,  bukan memaksa diri menaikkan B3 ketika persoalan yang melingkupinya belum selesai benar.

Ketika menyaksikan aksi heroik Tgk. Abdullah Saleh tersebut, ternyata  --- seperti terupdate di media sosial  --- banyak pihak yang bertanya, apakah ada atau tidak unsur provokatif dibalik peristiwa ini. Lalu kemudian dengan insting dan talenta politik yang dimiliki Tgk. Abdullah Saleh, beberapa saat setelah peristiwa itu,  apakah beliau akan menyadari ada atau  tidak  unsur  provokasi  di balik peristiwa ini. Karena di setiap panggung politik hanya ada dua kejadian yang menimpa seorang politisi:  menjadi tukang pancing atau sebaliknya menjadi korban pancingan.

Ketiga,  apa yang kemarin dilakukan A. Hamid Zain selaku Sekretaris DPRA adalah tindakan yang benar dan itu merupakan tupoksi seorang Sekwan. Sebagai sesama  Aparatur Sipil Negara (ASN) saya bersimpati dan berempati dangan apa yang menimpa A. Hamid Zain.

Sebagai birokrat senior dan terlibat sebagai  penyuplai ide saat  pembahasan RUUPA tempo dulu,  A. Hamid Zain tahu benar konsekwensi bila kemarin B3 itu jadi dinaikkan di tiang bendera DPRA.  Karena, suka atau tidak, pemerintah pusat punya  kewenangan mengevaluasi setiap qanun/ perda, termasuk qanun yang mengatur Bendera Aceh.

Sebagai Sekwan saya yakin A. Hamid Zain  bukan tidak sepakat dengan subtansi format bendera Aceh yang diusung mayoritaas anggota DPRA, tapi semuanya harus ditempuh sesuai prosudur dan mekanisme yang ada. Di saat bersamaan dalam kondisi terjepitpun, sebagai Sekwan  A. Hamid Zaini harus taktis dan diplomatis. Seorang Sekwan hanya menerima perintah dari Pimpinan DPRA, tidak dari yang lain. Sebagai Sekwan, A. Hamid Zain telah bertindak benar. Sebagaimana juga  Tgk. Abdullah Saleh  telah berada di jalan yang benar ketika benar sungguh-sungguh dan sungguh benar-benar  memperjuangkan agar B3 segera berkibar ban sigom Aceh.

Akhirnya, kita tunggu dan berharap B3 segera berkibar. Tapi ingat, kita tidak menunggu dan tidak sama sekali berharap akan  ada lagi anggota dewan bersikap kasar di pentas publik, dengan alasan apa pun.  Karena, di samping tidak bagus bagi reputasi yang bersangkutan, tindakan seperti itu juga tidak sehat bagi praktek demokrasi di Aceh dan pendidikan politik generasi muda kita.

Mari kita bersatu padu menyatukan langkah dan hati, memperjuang dan mengibarkan Bendera Bintang Bulan (B3) tanpa marah-marah. Mari kita “tundukkan” Jakarta dengan  kekuatan jaringan dan diplomasi berkualitas. Bek beungeh-beungeh, karena beungeh-beungeh bagah tuha.[].